Posted: 20 Aug 2014 07:38 PM PDT

Sampailah saya pada sesi akhir wawancara. Presiden mengajukan satu pertanyaan pamungkas.

Target ke Depan

Saya melihat Presiden mengangguk-angguk puas atas paparan-paparan saya. Sebagai seorang rimbawan yang memiliki rekam jejak di perusahaan kehutanan, industri meubel berorientasi ekspor dan kepala daerah yang sangat pro rakyat, tampaknya ia sangat paham dengan penjelasan saya.

Sampailah saya pada sesi akhir wawancara. Presiden mengajukan satu pertanyaan pamungkas; apa yang menjadi target utama saya bila nanti benar-benar diangkat menjadi Menteri Kehutanan yang harus bisa dicapai dalam periode kepemimpinan sang Presiden.

Setelah berpikir sejenak, saya kembali menyampaikan jawaban yang memang sejak lama sudah menjadi obsesi saya selaku seorang birokrat di Kementerian Kehutanan.

Target lima tahun ke depan, sumberdaya hutan harus dapat berfungsi sesuai dengan status dan fungsi peruntukannya. HP harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik meliputi bahan baku komoditas industri kehutanan, pangan, dan bio energi.

Bahkan, saya beserta seluruh jajaran dan mitra terkait menargetkan kehutanan Indonesia akan menjadi pemain utama di pasar dunia atas komoditas-komoditas kehutanan. Sektor kehutanan akan memainkan peran penring dalam konteks implementasi globalisasi dan perdagangan bebas sejalan dengan diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik, bahkan WTO sekalipun. Itu baru hutan produksi. Manfaat langsung atas kawasan hutan lindung dan hutan konservasi juga wajib dicapai secara optimal. Melalui prinsip “pemanfaatan berkelanjutan untuk tujuan perlindungan dan pengawetan” maka konservasi harus memberikan kontribusi yang tak kalah strategis. Melalui pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang bernilai ekonomi tinggi, serta kontribusi dari sektor pemanfaatan jasa lingkungan antara lain pemanfaatan wisata alam, massa air, maupun energi dari alam, seperti air/panas bumi/angin/panas matahari, dan karbon, akan mendorong peningkatan peran dan kontribusi kehutanan dalam sumbangan nilai PDB.

Tatkala hampir tuntas pemaparan saya dan Presiden R.I. baru saja mengulurkan tangan hendak mengucapkan selamat, tiba-tiba terdengar suara berdebum. Mendadak kepala saya pusing dan sekujur badan saya sakit. Barulah saya menyadari, bahwa ternyata saya baru saja terjatuh dari ranjang. Ya ampun, saya baru saja terjaga dari mimpi paling indah dalam hidup saya. Bertemu empat mata dengan Presiden R.I. ketujuh. Bahkan melakukan dialog dan wawancara dengan presiden pertama dari kalangan rimbawan. Namun, harus saya sadari bahwa wawancara itu tak lebih dari sebuah wawancara imajiner alias mimpi.

Tak apa. Meskipun baru sebatas mimpi, namun saya sudah memaparkan visi, misi, dan program kerja sekaligus target seandainya saya menjadi Menteri Kehutanan. Sebagai seorang birokrat, kita memang harus memiliki visi, disamping selalu siap ditempatkan dimana saja. Meskipun terus terang harus saya katakan bahwa menjadi seorang Menteri Kehutanan, bagi saya mimpi pun tidak pernah. Prinsip saya, sebagai birokrat yang penting bekerja dan melayani masyarakat sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Selamat datang Menteri Kehutanan baru.

[sumber : http://nationalgeographic.co.id&foto | ©PJLKKHL | 21082014 | Bambang Supriyanto&triwin]

Seandainya Saya Menjadi Menteri Kehutanan RI….(2)

Posted: 20 Aug 2014 07:17 PM PDT

Kepada Presiden R.I. terpilih, saya menyampaikan misi sebagai Menteri Kehutanan dengan penjabaran dalam bentuk berbagai program konkrit.

HK seluas 27,2 juta hektar yang merupakan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, walaupun mempunyai nilai tidak langsung 95% dibandingkan dengan nilai langsungnya, justru terus mengalami tekanan yang luar biasa. Tekanan itu antara lain berupa maraknya usulan alih fungsi (planned deforestation), maupun diakibatkan kegiatan ilegal. Mulai dari penebangan kayu, perambahan hutan, penambangan emas tanpa izin, perdagangan satwa liar ilegal serta berbagai kegiatan ilegal lainnya. Untuk itu, upaya penegakan hukum harus diperkuat melalui operasi-operasi pemberantasan praktik ilegal, maupun peningkatan hukuman bagi para pelanggar hukum kepada pelaku tanpa pandang bulu sehingga memberikan efek jera.

Kondisi yang diharapkan

Tatkala melakukan wawancara empat mata sebagai kandidat Menteri Kehutanan, Presiden R.I. terpilih menanyakan tentang visi dan misi sekaligus target yang hendak saya capai sebagai Menteri Kehutanan. Secara luas saya menyampaikan visi saya sebagai Menteri Kehutanan, yaitu “menjadikan sektor kehutanan sebagai komponen utama pembangunan nasional yang memiliki daya saing ekonomi nasional dan internasional serta mampu mewujudkan manfaat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.” Sebuah visi besar yang tentu saja membutuhkan perjuangan dan kerja ekstra keras, disamping dukungan dan kemitraan semua pihak untuk mewujudkannya.

Kepada Presiden R.I. terpilih yang dikenal lugas dan tidak bertele-tele, saya juga menyampaikan misi sebagai Menteri Kehutanan dengan penjabaran dalam bentuk berbagai program konkrit. Ada empat program prioritas yang hendak saya jadikan sebagai pilar utama selama menjalankan amanah sebagai Menteri Kehutanan. Keempat pilar itu adalah:

1. Peningkatan produktivitas lahan hutan produksi yang berdaya guna dan berdaya saing tinggi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Mulai dari industri kehutanan dan komoditas turunannya (kayu dan non kayu), pangan, maupun bio energi.

2. Optimalisasi dan diversifikasi berbasis ekonomi kehutanan kreatif manfaat tidak langsung pada hutan lindung dan hutan konservasi dana konstruksi pelibatan publik (Public Private Partnership) baik dalam negeri maupun komunitas internasional.

3. Keduanya akan berhasil bila didukung oleh konsistensi penerapan tata ruang untuk mempertahankan fungsi hutan, baik hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi dengan mengedepankan kebijakan nasional satu peta sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan usaha kepada semua pihak.

4. Terakhir, membangun harmonisasi hubungan dan pengaturan kewenangan pusat-daerah dalam bingkai pengelolaan kesatuan pemangkuan hutan (KPH) sebagai arus utama kelola hutan. Baik KPH Produksi, KPH Lindung, maupun KPH Konservasi.

Presiden tersenyum mendengar paparan saya. Sebagai mantan pengusaha, ia sangat mengutamakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta yang wilayahnya berada di hilir dan selalu menjadi langganan bencana banjir, ia sangat menyadari pentingnya koordinasi dan kerjasama antara wilayah karena dalam konteks kehutanan, kawasan hutan tidak dibagi berdasarkan batas administrasi pemerintah, melainkan dibatasi oleh fungsi DAS sebagai kesatuan ekosistem.

[sumber : http://nationalgeographic.co.id&foto| © PJLKKHL | 21082014 | Bambang Supriyanto&triwin]

Seandainya Saya Menjadi Menteri Kehutanan RI…(1)

Posted: 20 Aug 2014 06:34 PM PDT

Saya kaget bukan kepalang. Tiba-tiba saja saya tengah berhadapan dengan Presiden R.I. terpilih hasil pilpres 2014, Joko Widodo.

Keterkejutan saya kian menjadi-jadi tatkala saya menyadari bahwa presiden ketujuh yang akan dilantik 20 Oktober 2014 mendatang ini tengah melakukan sebuah sesi wawancara. Wawancara untuk mengisi salah satu pos di kabinet pemerintahannya. Pos jabatan Menteri Kehutanan.

Potret Hutan Indonesia: Potensi dan Peluang
Sebagai seorang rimbawan profesional yang sudah puluhan tahun berkecimpung di birokrasi, saya memupus keterkejutan saya. Sebaliknya, dengan rasa percaya diri saya mulai memaparkan visi tentang pembangunan kehutanan ke depan. Saya mengawali dengan memaparkan potret hutan dan kehutanan Indonesia.

Indonesia memiliki hutan seluas 133,4 juta hektar yang terbagi ke dalam kawasan hutan produksi (HP) seluas 57,9 hektar, hutan lindung (HL) seluas 30,1 juta hektar, hutan konservasi (HK) seluas 27,4 juta hektar, dan hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 17,82 juta hektar.

Semua itu merupakan modal utama yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk mewujudkan amanat konstitusi. Siapapun yang menerima mandat sebagai Menteri Kehutanan kelak, harus berjuang mewujudkan ideologi rimbawan. Mewujudkan kelestasian hutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Sesuai tujuan dan fungsinya, pemanfaatan HP harus memberikan produktivitas hasil hutan yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan industri kehutanan. Sudah saatnya produksi kayu hutan tanaman yang dikelola oleh BUMS maupun BUMN menggantikan peran hutan alam yang selama ini menjadi sumber bahan baku. Bukan hanya bahan baku industri, melainkan juga mampu mendukung ketahanan pangan dan mendukung pemenuhan energi melalui pengembangan energi terbaharukan.

Sementara degradasi HP sangat mendesak untuk dilakukan restorasi guna mengembalikan keseimbangan ekosistemnya. Demi keadilan dan pemerataan, sudah saatnya pemerintah memperbanyak pemberian izin konsesi hutan tanaman rakyat kepada warga masyarakat sekitar hutan.

Karena saya non partisan, maka dalam memberikan izin konsensi, seandainya kelak menjadi Menteri Kehutanan, saya tidak akan pilih-pilih warga masyarakat berdasarkan pilihan ideologi maupun afiliasi pilihan politiknya. Semua warga dan kelompok masyarakat tidak boleh dibeda-bedakan. Terutama untuk areal-areal HP yang masih open access, dan berdekatan dengan areal perusahaan-perusahaan pemegang izin hutan tanaman. Ini juga menjadi strategi resolusi konflik bagi terwujudnya kemitraan di antara masyarakat dan pengusaha.

Di sisi lain, kawasan HL yang kewenangannya kini berada di provinsi atau kabupaten atau kota dimana pengelolaannya belum optimal perlu didukung solusinya. Salah satunya melalui dukungan penyiapan sumber daya manusia rimbawan yang kompeten disamping peningkatan alokasi sumber pembiayaan melalui APBN maupun APBD. Untuk mengurangi ketergantungan dan memberikan nilai tambahan, perlu segera ditingkatkan pemanfaatannya agar mampu memberikan nilai ekonomi yang memadai bagi penambahan kas dan keuangan daerah.